ANGGARAN MENGUAP, KAKI EMPAT TETAP

Rapat tertutup antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Polresta Medan dan Satpol-PP soal penertiban ternak Babi, kemarin, di Ruang Rapat II Balaikota, Kamis, (14/7) tak menghasilkan apa pun.

“Bukan berputar-putar dan maju mundur, tapi memang ini tahap evaluasi, kita masih bicara secara teknis, kalau ditanya kapan dimulai penertiban kita laporkan dulu semua  sama pimpinan,” kata Kadis Tanla Pemko Medan, Wahid, usai rapat.

Dia mengatakan, pihaknya memang tidak ingin maju-mundur dalam penertiban te­tapi harus tegas. “Makanya ha­rus dimatangkann dulu ba­gaimana nanti penertibannya,” katanya. Menurut Wahid lambanya penertiban ini karena sampai saat ini masih banyak pertimbangan Pemko Medan sehingga tidak langsung turun menertibkan. Namun demi­ki­an dia menegaskan pada prinsipnya Pemko Medan tetap akan melakukan penertiban sesuai dengan Perda yang telah ada.

Djumadi Politisi PKS mengaku heran terhadap Pemko Medan yang terkesan hanya mengumbar janji dalam pe­ner­tiban kaki empat. “Sibuk rapat terus, tapi tidak ada penyelesaian konkrit, janji tinggal janji, katanya sebelum bulan Ramadhan, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda, adanya penertiban, pa­dahal sudah jelas melanggar Perda,” tegasnya. Dia juga me­ngatakan, Pemko Medan tidak berani bertindak dan  tidak pu­nya nyali. “Pemko tidak berani dan tidak punya nyali, sudah itu terkesan pilih-pilih kasih dalam melakukan penertiban,” sebutnya.

Dari catatan Jurnal Medan, Pemko Medan dalam empat tahun terakhir telah mengalokasikan miliaran rupiah un­tuk penertiban ternak kaki empat. Pemko Medan sudah merencanakan penertiban kaki empat ini sejak tahun 2008, pertama dibuat ke pos Kesbanglinmas sebesar Rp 5 miliar, tapi masih ragu-ragu dituntaskan, selanjutnya tahun 2009 ke pos Tapem Rp 5 miliar sama sekali tidak terlaksana.

Kemudian tahun 2010 penganggarannya dilakukan di  Dinas Pertanian dan Kelautan Kota Medan Rp 2,7 miliar dan sampai sekarang sudah terpakai uang itu Rp  1,9 miliar. Dana yang telah habis ini untuk biaya transport yang diberikan kepada  3.107 KK (kepala keluarga) peternak dengan jumlah ternak  sebanyak 20.000 ekor dari total peternak hewan kaki empat di wilayah Kota Medan sebanyak 3.536 KK dengan jumlah total 32.000 ekor ternak.  Dengan mem­bayar  sebanyak 20.000 ekor ternak yang terealisasi, sehingga sisa  uangnya anggar­an Rp 700 juta lagi belum terpakai. Dana itu juga disalurkan berdasarkan rincian untuk he-wan usia 0-4 bulan diberikan bi­a­ya transpor Rp 60 ribu per ekor, sedangkan usia 4 bulan ke atas diberikan Rp 76 ribu per ekor.

Berdasarkan Perda  no 26 ta­hun 2004 Tentang Larangan Be­ternal Hewan Berkaki Empat di Wilayah Kota Medan sudah cukup jelas dan tegas.  Artinya semua bi­natang berkaki empat dilarang di­pelihara di Kota Medan. Apa sebenarnya yang  menghambat pener­ti­ban ini? Asumsipun  bermunculan, ada yang mengatakan peternak didukung pihak tertentu hingga disebutkan pemko sete­ngah hati dan tidak tegas.
sumber: http://medan.jurnas.com

This entry was posted in Berita, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *